Kemendes Ingatkan Pemerintah Desa Edukasi Warga Soal Mitigasi Iklim

Jakarta, 29/9 (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa mengenai pentingnya penyelenggaraan edukasi bagi masyarakat terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan dampaknya.

“Bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan dari aparatur desa, masyarakat desa, untuk bagaimana melakukan pencegahan, melakukan mitigasi, melakukan adaptasi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar bertajuk "Membangun Desa Berkeadilan Iklim dan Swasembada Energi Melalui Optimalisasi Regulasi Desa" seperti dipantau di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bencana alam yang kerap terjadi setiap tahun tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak fasilitas publik yang dibangun melalui Dana Desa.

“Setiap tahun Dana Desa membangun fasilitas publik, jalan, irigasi, air bersih, dan sering kali terjadi longsor, banjir, erupsi gunung berapi. Apa yang terjadi? Fasilitas-fasilitas itu rusak, hancur, dan tahun depan dibangun lagi,” ujarnya.

Tanpa adanya edukasi dan peningkatan kesadaran, kata dia, masyarakat desa akan terus menghadapi kerugian serupa akibat bencana berulang. Oleh karena itu ia menilai edukasi mitigasi perubahan iklim harus menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa.

Kemendes PDT melalui Direktorat Penyerasian Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pun, lanjut dia, senantiasa berkomitmen memperkuat pemahaman mengenai perubahan iklim, sekaligus mendorong desa-desa lebih siap melakukan pencegahan dan adaptasi.

Diketahui Kemendes PDT merumuskan dua belas rencana aksi untuk mewujudkan Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.

Dua belas rencana aksi itu meliputi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa swasembada dan ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, serta hilirisasi produk unggulan desa.

Kemudian pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, serta sinkronisasi dan konsolidasi program kementerian/lembaga masuk desa.

Selanjutnya, rencana aksi yang kedelapan adalah digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata. Lalu kesembilan, peningkatan investasi desa serta kerja sama dengan kooperasi nasional dan investor dari luar negeri. Kemudian ke-10, penguatan pengawasan dan tata kelola pengembangan desa.

Lalu rencana aksi ke-11 dan 12 adalah berkenaan dengan desa berketahanan iklim dan pengembangan desa tangguh bencana serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)